KETAHANAN NASIONAL

Pengertian Ketahanan Nasional: 

Terdapat tiga perspektif atau sudut pandang terhadap konsep ketahanan nasional, sebagai berikut:

1)      Ketahanan Nasional sebagai kondisi. 

      Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi.

2)      Ketahanan Nasional sebagai sebuah pendekatan, 

   Metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. Sebagai suatu pendekatan, Ketahanan Nasional menggambarkan pendekatan yang integral. Integral dalam artian pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek/isi, baik pada saat membangun pemecahan masalah kehidupan. 

3)      Ketahanan Nasional sebagai doktrin. 

    Ketahanan Nasional merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dalam penyelenggaraan bernegara. 

Berdasarkan ketiga pengertian ini, kita mengenal tiga wujud atau wajah dari Ketahanan nasional (Chaidir Basrie, 2002) sebagai berikut: 

a)      Ketahanan Nasional sebagai kondisi. 

b)      Ketahanan Nasional sebagai metode. 

c)      Ketahanan Nasional sebagai doktrin. 

Tujuan dan Fungsi Ketahanan Nasional

Srijanti, dkk (2009) menjelaskan tujuan, fungsi, dan sifat dari ketahanan nasional sebagai berikut:

      1)      Tujuan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteran dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.

      2)      FALSAFAH KETAHANAN NASIONAL

Falsafah dan ideology juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dari makna falsafah dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

• Alinea pertama menyebutkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Maknanya: Kemerdekaan adalah hak asasi manusia.
• Alinea kedua menyebutkan: “… dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.” Maknanya: adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita).
• Alinea ketiga menyebutkan: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya.” Maknanya: bila Negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridlo Allah yang merupakan dorongan spiritual.
• Alinea keempat menyebutkan: “Kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.” Alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3)      Kaitan Ketahanan Nasional dengan Ideologi

Konsep ketahanan di bidang ideologi dimanifestasikan sebagai kondisi mental bangsa dengan berlandaskan keyakinan kebenaran ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, serat kemampuan menangkal interfensi nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan ideologi asing yang datang dari luar.

SUMBER :

http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/08/ketahanan-nasional-pengertian-fungsi.html

http://ibnuaqil999.blogspot.co.id/2015/05/politik-dan-strategi-nasional- polstranas.html

PENGERTIAN POLITIK, STRATEGI DAN POLITIK STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS).

Pengertian Politik

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeai”. “Politeai” berasal dari kata“polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan “teai” yang berarti urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu “politics” dan “policy” menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi Pengambilan Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan Kebijaksanaan-kebijaksanaan Umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan wewenang (authority), yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal itu dilakukan baik dengan cara meyakinkan (persuasif) maupun paksaan (coercion). Tanpa adanya unsur paksaan maka kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka. Dari uraian tersebut diatas, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :

1.      Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat yang paling utama dan negara merupakan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

2.      Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginnannya. Dalam politik perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan dan dipertahankan.

3.      Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan sebagai aspek utama dari politik, dan dlam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara.

4.      Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula oleh karena itu diperlukan rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

5.      Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (Values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, atau yang penting dengan demikian nilai harus dibagi secara adil. Jadi politik itu membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata “strategia” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “the art of general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa startegi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun di bidang olah raga. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Politik Dan Strategi Nasional (Polstranas)

Pengertian Politik Nasional

Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional

Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya karenadidalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.

PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 

      Politik dan strategi nasional disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Lembaga – lembaga yang berhak menyusun politik dan strategi nasional yaitu, MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Lembaga – lembaga tersebut dinamakan “suprastruktur politik”. Pranata politik yang berasal bukan dari lembaga yaitu, partai politik, ormas, media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Pranata politik tersebut dinamakan dengan “infrastruktur politik”. 

Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang . Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR . Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. 

Politik Pembangunan Nasional 

     Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaanya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kokoh pada pendirian dan etika. 

Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Disini setiap warga Negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam pembangunan nasional sesuai dengan kemampuan masing – masing. 

Manajemen Nasional 

   Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Sistem manajemen nasional dapat menjadi kerangka dasar, landasan, pedoman dan sarana bagi perkembangan proses pembelajaran maupun penyempurnaan fungsi penyelenggara pemerintahan yang bersifat umum maupun pembangunan. 

Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai suatu nilai, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional. 

Otonomi Daerah 

     Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa yunani autos yang berarti sendiri dan namosyang berarti undang – undang atau peraturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Benyamin Hoesein (1993), otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Otonomi Daerah Tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan saat ini yaitu memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah juga tidak lupa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi seperti pelayanan, pengembangan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diselenggarakan secara proporsional sehingga saling menunjang. 

Implementasi Politik dan Strategi Nasional Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:

a.       Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

b.      Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi.

c.       Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka, serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.

d.      Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan. Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.

e.       Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas. Implemetasi politk strategi nasional dibidang ekonomi.

f.       Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai–nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak–hak konsumen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

g.      Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif, yang merugikan masyarakat. Implementasi politik strategi nasional di bidang politik

h.      Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–undang.

i.        Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.

j.        Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang–undangan dibidang politik.

Masyarakat Madani 

      Masyarakat Madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya civil atau civilized (beradab). Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society, yang berarti masyarakat yang berperadaban. Untuk pertama kali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu

KEBERHASILAN POLSTRANAS

Penyelenggaraan pemerintah/Negara dan setiap warga negara Indonesia/ masyarakat harus memiliki :

1.      Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.      Semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kegotong-royongan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.

3.      Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik.

4.      Kesadaran, patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah/negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hokum

5.      Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.

6.      Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

7.      IPTEK, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara dipercaturan global.

Apabila penyelenggara dan setiap WNI/masyarakat memiliki tujuh unsur tersebut, maka keberhasilan Polstranas terwujud dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui perjuangan non fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing. Dengan demikian diperlukan kesadaran bela negara dalam rangka mempertahankan tetap utuh dan tegapnya NKRI.



SUMBER :

http://resiliawahyu.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-politik-strategi-dan-politik.html
http://ibnuaqil999.blogspot.co.id/2015/05/politik-dan-strategi-nasional-polstranas.html

Sejarah Perkembangan Demokrasi yang Berkaitan dengan Penegakan HAM di Indonesia

Periode Sebelum Kemerdekaan (1908-1945)

Dalam organisasi pergerakan Budi Utomo, telah memperhatikan masalah kebebasan di Indonesia. menurut pemikiran Budi Utomo kebebasan adalah bebas untuk berserikat/berkelompok dan bebas mengeluarkan pendapat. Maka itu dibuatlah serikat pekerja pertama pada tahun 1912, yang terdiri dari dua serikat yaitu serikat pekerja kereta api dan trem dan juga serikat pekerja bumi putera. Serikat pekerja merupakan serikat pekerja islam pertama, serikat islam kaum santri tersebut dipimpin oleh H Agus Salim dan Abdul Muis.

        Prinsip dari pimpinan serikat pekerja islam yaitu untuk mendapat kelayakan hidup dan kebebasan dari ancaman aniaya, penyiksaan, penindasan dan deskriminasi. Sedangkan menurut partai komunis Indonesia yang pada waktu itu menggunakan prinsip marxisme lebih mengarah pada hak-hak yang bersifat sosial. Muhammad Hatta juga pernah membentuk organisasi yang mengemukakan hak sosial, hak politik, hak menentukan nasib sendiri dan hak berpendapat.

Periode Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Tahun 1945-1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal inni disebabkan oleh masih adanya revoolusi fisik. Awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan, hal itu terlihat pada Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini seggala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh KNIP. Menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan:

1.  Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.

2.   Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.

3. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Presidensil menjadi Parlementer.

Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden maka dimungkinkan terbentuknya sejulah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Awal kemerdekaan pemikiran HAM masih menekankan hak untuk merdeka, hak untuk berserikat, hak berpolitik dan hak berpendapat. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara resmi dan formal dan masuk ke dalam hukum dasar negara yaitu UUD 1945. Tahapan selanjutnya pemerintah memberikan keluasan pada rakyat untuk membangun partai politik sendiri sesuai dengan yang tercantum pada maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.

Periode Orde Lama (1950-1959)

Dalam periode ini perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan periode demokrasi perlementer. Pemikiran HAM pada masa ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi perlementer  mendapatkan tempat dikalangan elit politik. Menurut Prof. Bagir Manan pemikiran dan katualisasi HAM pada periode ini mengalami “bulan madu” kebebasan. Indikator menurut ahli hukum tata negara ini ada tiga aspek. Pertama,semakin banyak tumbuh partai partai politik dengan beragam ideologinya masing masing. Kedua kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul betul menikmati kebebasannya.ketiga,pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokratis berlangsung dalam suasana kebebasan dan demokratis. Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:

1.     Dominannya partai politik

2.     Landasan sosial ekonomi yang masih lemah

3.     Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950

Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959:

1.     Bubarkan konstituante

2.     Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950

3.     Pembentukan MPRS dan DPAS

Periode Orde Lama (1959-1966)

Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:

1.   Dominasi Presiden

2.   Terbatasnya peran partai politik

3.   Berkembangnya pengaruh PKI

    

Kekuasaan sistem ini terpusat dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik dalam tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur. Dalam kaitannya dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi manusia masyarakat yaituhak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain terjadi sikap restriktif terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. 

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:

1.    Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan

2.   Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR.

3.    Jaminan HAM lemah

4.    Terjadi sentralisasi kekuasaan

5.    Terbatasnya peranan pers

6.    Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)

          Akhirnya terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI yang menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama

Periode Orde Baru (1966-1998)

Dinamakan juga demokrasi pancasila. Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

1.     Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada

2.     Rekrutmen politik yang tertutup

3.     Pemilu yang jauh dari semangat demokratis

4.     Pengakuan HAM yang terbatas

5.     Tumbuhnya KKN yang merajalela

Sebab jatuhnya Orde Baru:

1.     Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi )

2.     Terjadinya krisis politik

3.     TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba

4.     Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

    

Pada masa ini kurang lebih ada tiga pelanggaran HAM dalam praktek-praktek politiknya. Pertama, represi politik oleh aparat Negara, Sekali pun intesitasnya mengalami penyusutan, Contohnya kasus penanganan tanjung priok, kedung ombo dan santa cruz. Kedua, pembatasan partisipasi terhadap partai politik, atau yang sering kita dengar dengan sebutan depolitisasi. Praktek ini termasuk pelanggaran HAM dikarenakan, menyimpangi hak manusia untuk bebas berserikat, berkomplot, berorganisasi dan hak mengeluarkan pendapat. Ketiga, praktek eksploitasi ekonomi dan juga implikasi sosialnya, bentuk ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang masih sering dijumpai sampai sekarang, baik dilakukan secara terorganisir maupun yang tidak terorganisir.

     

Perjuangan yang lakukan oleh masyarakat pada periode tahun 1990 nampaknya membuahkan hasil yang menggembirakankarena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari reprensif dan depensif menuju strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM.salah satu sikap akomodatif pemerintahan ialah adanya tuntutan penegakan HAM dengan dibentuknya komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM) Berdasarkan KEPRES No. 50 tahun 1993 tertanggal 7 juni 1993. Lembaga ini memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi serta menyelidiki pelaksanaan HAM, dan memberi pendapat, pertimbangan dan saran kepada pemerintahan perihal pelaksaan HAM.

         

         Selain itu komisi ini bertujuan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia indonesia seutuhnya dan kemampuannya berprestasi dalam berbagai bidang kehidupan. serta untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksaan HAM yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945 (termasuk hasil amandemen UUD 1945),piagam PBB,deklarasi universal HAM atau perundang undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM. Orde Baru membawa banyak perubahan positif pada penegakan HAM. Perubahan-perubahan tersebut antara lain menyangkut aspek politik, ekonomi, dan pendidikan.

Periode 1998 - Sekarang

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia pada saat itu mulai diadakan pengkajian terhadap beberpa kebijakan pemerintahan orde baru yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. 

Demikian pula dilakukan pengkajian dan ratifikasi terhadap instrument HAM internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrument internasional dalam bidang HAM. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

1.   Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi

2.   Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum

3.   Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN

4.   Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI

5.   Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

Sumber:

http://krizi.wordpress.com/2009/09/30/makalah-perkembangan-demokrasi-di-indonesia/

http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/11/sejarah-perkembangan-demokrasi-di.html

MAKHLUK SOSIAL DAN BERBUDAYA

• Deskripsikan tentang diri anda yang terkait dengan hubungan anda sebagai makhluk social dan berbudaya

Manusia sebagai makhluk sosial

          Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Istilah manusia sebagi zoon politicon pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang artinya manusia sebagai binatang politik. Manusia sebagai insan politik atau dalam istilah yang lebih populer manusia sebagai zoon politicon, mengandung makna bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup berkelompok dengan manusia yang lain dalamsuatu organisasiyang teratur, sistematis dan memiliki tujuan yang jelas,seperti negara. Sebagai insan politik,manusia memiliki nilai-nilai yang bisa dikembangkan untuk mempertahankan komunitasnya. Argumen yang mendasari pernyataan ini adalah bahwa manusia sebagaimana binatang,hidupnya suka mengelompok. Hanya saja antara manusia dan binatang berbeda memiliki cara mengelompok yang berbeda, hewan mengandalkan naluri,sedangkan manusia berkelompok dilakukan melalui proses belajar dengan menggunakan akal pikirannya.Sifat berkelompok pada manusia didasari pada kepemilikan kemampuan untuk berkomunikasi, mengungkapkan rasa dankemampuan untuk saling bekerjasama. Selain itu juga adanya kepemilikan nilai pada manusia untuk hidup bersama dalam kelompok, antara lain: nilai kesatuan, nilai solidaritas,nilai kebersamaan dan nilai berorganisasi. 

Manusia sebagai makhluk budaya

           Manusia sebagai makhluk berbudaya berarti manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk lain, yaitu manusia memiliki akal yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Sebagai catatan bahwa dengan pikirannya, manusia mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan kehendaknya, manusia mengarahkan perilakunya dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kebahagiaan. Tujuan dari pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk budaya, agar dapat dijadikan dasar pengetahuan dalam mempertimbangkan dan mensikapi berbagai problematik budaya yang berkembang dimasyarakat sehingga manusia tidak semata-mata merupakan makhluk biologis saja, namun juga sebagai makhluk sosial, ekonomi, politik, dan makhluk budaya.

Bukti bahwa manusia makhluk berbudaya adalah kita dapat mengembangkan potensi perilau yang baik untuk bergaul dengan masyarakat dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya dengan cara mengenal, memahami, dan menghargai budayanya sendiri. Mengembangkan sikap sopan, ramah, dan rendah hati dalam berinteraksi secara efektif dengan para seniman dan budayawan, lingkungan sosial. Kita harus dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa yang berbudaya dalam pergaulan dunia.

Hubungan sosial dan budaya di lingkungan yang berkaitan dengan ekonomi lingkungan.

    Sebagai Manusia atau Makhluk hidup kita tidak lepas dari lingkungan , baik itu lingkungan sosial maupun alam. Nah, disini saya akan membahas tentang “Hubungan Sosial di Lingkungan Masyarakat” , maksudnya adalah dalam lingkungan sosial ini, pastilah kita mau gak mau harus hidup dalam masyarakat luas dan dalam masyrakat itu terjadilah hubungan sosial antar individu, antar kelompok masyrakat atau antar indivdu dengan kelompok, nah dalam hubungan sosial tersebut interaksi yang baik itu seperti apa dan yang bisa membuat nyaman dalam interksi tersebut itu yang seperti apa, apakah di pengeruhi oleh budaya juga atau tidak. Oleh karena itu saya akan membahas sedikit tentang Hubungan Sosial di Lingkungan Masyarakt tersebut.

    Lingkungan adalah sesuatu yang ada disekitar kita yang mempengaruhi perkembangan kita baik secara langsung maupun  tidak langsung. Dalam lingkungan ini ada unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.  Jadi menurut saya Lingkungan sosial budaya merupakan suatu hubungan yang terjadi di dalam masyrakat dan dimana dalam hubungan tersebut terdapat aturan dalam masyrakat yang mengandung nilai dan norma untuk perkembangan kita.

    Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi perkembangan kita, nah disini diharapkan perkembangan tersebut adalah dalam hal positif yaitu melakukan hal-hal yang baik yang tidak merugikan masyrakat di sekitar kita.  Hal- hal tersebut juga harus dilandasi dengan nila-nilai dan norma yang baik juga. Karena hal itulah penuntun kita dalam berhubungan dengan masyarakt sekitar.

Pengertian Nilai dan Norma social dalam masyarakat adalah:

v  Nilai social

Nilai sosial adalah segala sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh suatu lingkungan masyarakat yang kemudian dipedomani sebagai contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh seluruh warga masyarakat. Tiap-tiap masyarakat memiliki sistem nilai yang berbeda-beda yang bersifat turun-menurun dari generasi tedahulu ke generasi berikutnya. Nilai-nilai ini dapat bersumberdari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat maupun estetika yang terus berkembang sejalan dengan peradaban masyarakat tersebut.

v  Norma social

Norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan.

Tinggal di pedesaan dengan mayoritas seluruh warganya petani, yang saya lakukan demi memajukan ekonomi desa tersebut, dengan cara:

Jika saya tinggal didaerah yang penduduknya mayoritas sebagai petani,untuk memajukan perekonomian daerah tersebut yang saya lakukan adalah bekerja sama dengan para petani untuk mengolah lahan semaksimal mungkin dengan cara menanamkan bibit-bibit unggul,memupuk setiap waktu yang diperlukan dan melakukan sistem panen bergilir. Melakukan penyuluhan setiap minggu/bulannya untuk mensosialisasikan tentang peranan penting dalam bercocok tanam tanaman tertentu yang akan diolah.

SEARCH ENGINE OPTIMIZE

Search engine optimization (English: Search Engine Optimization , commonly abbreviated as SEO ) is a series of processes are carried out systematically in order to increase the volume and quality of traffic via search engines to a particular website or by using the mechanism of search engine algorithms. The purpose of SEO is to place a website on top position, or at least the first page of search results based on certain keywords that are targeted. Logically, the website that occupy the top positions in search results have a greater chance of getting visitors. In line with the growing use of the Internet as a media business, SEO needs is also increasing. Being at the top of search results will increase the chances of a web-based marketing company to gain new customers. This opportunity is exploited some parties to offer search engine optimization services for companies who have a base of operations on the internet.

Examples of SEO:

  

 What are the Benefits and Advantages of SEO For A Business?

All businesses must have had a profit, right? Various methods are used to increase the profit of the entrepreneurs themselves, either by doing offline marketing and internet marketing. Here are some of the benefits of SEO in online marketing business:

1. Bring Traffic to your Business Website Potential

As previously mentioned that the website is well optimized in terms of SEO will get good rankings in the search engines, for example, "google". The better the position of your web pages in Google, the chance to get visitors (traffic) will be even greater potential. These potential visitors who will become potential customers of your business.

Why do I mention traffic from Google is a potential traffic? Not all traffic sources provide benefit to your business, especially if traffic is coming from the auto surf websites that give the visitor a boat to your website. Traffic is totally useless for the development of your business, trust me!

Google users type a unique keyword is usually when they find the products they need, or find useful information to provide solutions to their problems. Well when they find your business website through Google which is always displaying search results based on keyword, then most likely they will become customers because they use keywords that are relevant to your business. The potential traffic coming to your website continuously free of charge and will help increase the number of customers and sales business.

2. Improve Your Business Brand Awareness           

Brand Awareness is the ability of prospective buyers or consumers identify and remember a brand. The more popular a niche brand in particular, the possibility of selling intensity will also increase. Actually there are many ways to increase brand awareness of a business. One is a website in search engine optimization (SEO). When Internet users search for information related to your niche through Google and find useful information on your website then they will likely remember the website that provides valuable information, such as your website. The more people that open your website from the search engines then your business brand also automatically will be more famous, at least among Internet users.

3. Getting your Customer Data with Internet

Many online entrepreneurs are willing to spend a lot of money to put an ad in various advertising media in order to get the contact data (email, phone number, address, etc.) candidates loyal customer or client of their business. What are the benefits of this contact? By knowing the prospective customer data it will be easier to contact them when we issue new products or would like to give special promotional offers to sell old products. The point is, we can still connect with the customer at all times.

If your website is on the top position in the search engines it will be easier to get the customer data, and of course free of charge. Surely we need another service for storing customer data base, such as an email autoresponder service to build our customer list.

Actually there are many more benefits of SEO for your business, and I think three points above are the most important. Each person will feel the benefits of SEO for their business when they experience it for yourself, for sure your business will be more stable if your website is well optimized in the search engines.

Why SEO is important for a website?    

Since the search engines like Google, almost everyone is looking for information online through a search engine.

From the data published by Google, a website that ranked first to third gain click cumulative total of more than 50%.

The first stage alone earned more than 20%.

This shows the importance of SEO for your website, with the help of SEO you can get thousands to tens of thousands of visitors per day.